Suasana diskusi panel. (Foto:Bowo)
Pasuruan-PaslineNews
Kinerja Walikota Pasuruan Adi Wibowo dan Wakil Walikota Pasuruan M.Nawawi selama 100 hari masa kerjanya hingga tutup tahun 2025 menjadi perhatian masyarakat Kota Pasuruan. Selama ini masyarakat merasakan kinerja dan kebijakan pemerintah masih data-datar saja belum ada gebrakan inovasi yang berarti untuk membangun Kota Pasuruan.
Hal itu terungkap dalam diskusi panel bertema 'Refleksi Tahun 2025: Tata Kelola Kinerja 100 Hari Pemerintah Kota Pasuruan' yang digelar di sebuah resto di Kota Pasuruan, Sabtu (3/1/26) malam. Diskusi ini dihadiri oleh masyarakat dari berbagai latar belakang dan membahas kinerja Wali Kota Adi Wibowo dan Wakil Kota Pasuruan M Nawawi dalam 100 hari pertama pemerintahan.
Dipandu oleh Doktor Mashuri , SH M.Hum., seorang akademisi dari Universitas Merdeka Pasuruan, diskusi tersebut membedah kebijakan dan kinerja pemerintah dari beberapa aspek atau bidang yang menjadi misi visi Adi Wibowo dan M. Nawawi tahun anggaran 2025 seperti bidang perdagangan, pertanian, kebudayaan, pariwisata, hukum, pendidikan dan politik, serta bidang lainnya.
Salah satu peserta diskusi, Salawi Ilyas, seorang tokoh masyarakat pesisir mengatakan, misi visi pemerintah tahun 2025 sangat minim menyinggung pembangunan pesisir yang notabene masyarakat nelayan. Saat ini nelayan kesulitan belanja bahan bakar minyak karena infrastruktur bahan bakar minyak atau SPBU untuk nelayan belum ada.
"Masyarakat pesisir juga meminta pemerintah agar mendorong pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) milik provinsi untuk segera dituntaskan dan diaktifkan. Sebab keberadaan TPI akan berimbas positif terhadap keberlangsungan nelayan Kota Pasuruan," ujar Salawi Ilyas.
Diskusi tersebut diwarnai kritik tajam yang datang dari Abdul Rochman, praktisi pendidikan. Menurut dia, secara umum misi visi pemerintah tidak jelas, masih belum terlihat tanda-tanda perubahan yang signifikan. Di dunia pendidikan misalnya, pemerintah membuat program unggulan pendidikan yang disebut PRIME singkatan dari Pasuruan Integrated Management Education. Program ini diluncurkan pada Oktober 2025 oleh Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, sebagai upaya untuk memperkuat mutu pendidikan dan menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045.
"Sayangnya, sampai saat ini turunan programnya belum jelas. Model turunannya apa. Memang, cita citanya bagus, melalui program ini, Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen untuk menciptakan pendidikan yang seimbang antara pengetahuan akademis dan nilai-nilai lokal, serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan inklusif. Karena keinginannya menyeimbangkan nilai akademik , spiritual dan emosional, takutnya program ini hanya menjadi wacana saja sebab, sangat sulit mewujudkannya. Sejauh ini aya melihat belum ada harmonisasi di dunia pendidikan, dari sisi administrasi dan komunikasi belum menemukan formulasi yang baik, bahkan tidak harmonis antara pemerintah dengan lembaga pendidikan madrasah dan swasta. Mestinya harus kita bangun bingkainya baru semuanya bisa terwujud," ucap Abdul Rochman.
Satu demi satu berbagai permasalahan dikupas, bermacam usulan dan solusi dilontarkan. Diskusi semakin gayeng disaat bicara soal pelayanan publik, seperti pelayanan air minum PDAM. Buruknya pelayanan PDAM mendapat sorotan dari H. Ansori. Menurutnya, manajemen di PDAM perlu diperbaiki total. Sebab, menangani masalah klasik yaitu kebocoran air saja tidak mampu. Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah dalam menentukan seorang direktur syaratnya tidak hanya memiliki Sertifikat Manajemen Air Minum tapi juga punya kemampuan entrepreneur. Menurutnya, tanpa kemampuan entrepreneur perusahaan milik daerah ini tidak akan mampu memberikan sumbangan pendapatan daerah.
"Kemampuan entrepreneur bagi seorang pimpinan perusahaan akan mendukung kemampuan tehnik dan teknis manajemen pelayanan air minum yang berbanding lurus dengan profitabilitas PDAM," jlentreh H. Ansori.
Dalam diskusi tersebut juga diungkap program pemerintah yang dinilai hanya jalan di tempat yaitu program Pasuruan Kota industri, Perdagangan, Jasa dan Wisata. Program ini hanya melanjutkan program walikota sebelumnya, namun belum nampak terobosan dan inovasinya. Hal itu diucapkan oleh Eko praktisi mebel. Menurutnya, di Kota Pasuruan sudah ada kawasan industri mebel. Mestinya kawasan itu harus dibangun lebih baik lagi.
"Untuk mendukung program itu, pemerintah harus membangun sekolah kejuruan mebel untuk memenuhi sumber daya manusianya. Untuk output produknya pemerintah harus memfasilitasi dengan mendirikan showroom serta ikut aktif dalam pameran-pameran yang kelasnya nasional bahkan internasional," kata Eko.
Banyaknya masukan berupa kritikan, saran, ide dan gagasan, dalam diskusi tersebut oleh Doktor Mashuri , SH M.Hum., secara garis besar disimpulkan bahwa kurangnya eksekutorial dalam misi visi pemerintah. Padahal kalau secara aturan undang-undang, ada disentralisasi namun yang terjadi rekonsentrasi. Apakah desentralisasi atau pelimpahan kewenangan pusat ke daerah sudah terjadi? Jawabannya belum.
"Dalam membuat kebijakan, pemerintah tidak bisa sendiri, harus ada instrumen hukum yangi dibuat legislatif sebagai payung hukumnya. Payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) usulan pemerintah atau inisiasi dewan, di situlah akan terjadi tawar -menawar, di sinilah masalahnya. Terkait usulan pembangunan dari masyarakat, mestinya usulan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) harus segera dieksekusi tapi pemerintah masih belum bisa melakukan itu," urai Mashuri.
Koordinator acara H.Nuchan dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa saran pendapat yang bisa disimpulkan malam ini menjadi jalan keluar berbagai masalah yang dihadapi pemerintah Kota Pasuruan,. Dan menjadi sumbangsih ikut memberikan kontribusi pemikiran, konsep ataupun memunculkan ide kreatif untuk membangun kota ini kedepan. Yang penting persatuan dan kebersamaan tetap harus dijaga.
"Tujuan diskusi ini untuk menggali potensi kearifan lokal kota Pasuruan. Acara ini diprakarsai oleh organisasi masyarakat Suropati Kutho dan sudah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan yang sama. Hasil diskusi ini akan kami rekomendasikan kepada pemerintah dan juga akan kita bawa ke DPRD Kota Pasuruan melakukan hearing dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," pungkas H. Nuchan.
Reporter: Prabowo
Komentar
Posting Komentar