Orang Tua Murid SD Kandang Sapi Mengeluhkan Jatah Makan Siang MBG Lauk tidak layak konsumsi, Di SMAN 3 Kota Pasuruan Jatah Makan MBG Sangat Layak Konsumsi, Bukti Tidak Ada Standar Menu MBG
Pasuruan-PaslineNews
Anggota DPRD Kota Pasuruan dari Partai Nasdem, Mochammad Hasjim Asjari, S.T., menggelar Jaring Aspirasi Masyarakat Reses lll Masa Sidang lll Tahun 2025 di kantor DPD Partai Nasdem di Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Purut Rejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Rabu (17/12/25) sore.
Reses di penghujung tahun 2025 ini selain menjadi ajang menjaring aspirasi masyarakat juga menjadi sarana menyampaikan informasi terkini terkait kebijakan dan aturan serta kondisi pemerintah.
Beberapa informasi yang disampaikan Hasjim diantaranya perihal efisiensi anggaran. Dia menyebut, bahwa anggaran Kota Pasuruan tahun 2026 dipastikan akan mengalami penurunan. Hal itu merupakan kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah. Kota Pasuruan sendiri mengalami pemangkasan sebesar sekitar Rp138 milyar atau sebesar 24% menjadi Rp 905 milyar.
Kondisi sulit tersebut menjadi tantangan bagi Hasjim yang berkomitmen memperjuangkan masyarakat Kota Pasuruan untuk mendapatkan layanan terbaik pemerintah.
Hal itu dia perjuangkan bersama koleganya di Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Pasuruan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Pasuruan membahas anggaran daerah tidak kenal waktu, bahkan hingga pulang pagi pun dilakoninya demi mendapatkan titik temu sinkronisasi dengan pemerintah terhadap poin-poin yang menjadi usulan dewan.
Pada dasarnya, terang Hasjim, Banggar memperjuangkan empat bidang kebijakan pemerintah yang dinilai sangat penting bagi masyarakat agar anggarannya tidak dikurangi. Yaitu, bidang kesehatan, rumah sakit, pendidikan, dan pelayanan di kelurahan.
"Posisi kami sepakat dengan pemerintah setelah rapat tujuh hari tujuh malam dari jam sembilan pagi hingga larut malam, itu hanya mencocokan angka supaya empat bidang tadi tidak dikurangi. Empat bidang itu sangat penting misal, layanan Rumah Sakit dr.R Soedarsono Kota Pasuruan, itu terkait erat dengan dana peserta BPJS Kesehatan masyarakat Kota Pasuruan yang ditanggung pemerintah sekitar sebesar Rp 40 milyar. Dan pendidikan, saya minta dana bos untuk tidak dikurangi agar murid bisa belajar maksimal. Begitu juga dengan pelayanan di kelurahan agar tidak dikurangi itu kaitannya dengan honor Modin dan lainnya,' ucap Hasjim.
Dalam acara reses tersebut, Hasjim juga memberikan informasi tentang perubahan aturan bantuan sosial. Dia menyampaikan, bahwa bantuan sosial yang menggunakan anggaran daerah seperti program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) sekarang syarat status kepemilikan tanah lebih lunak, hanya petok C saja sudah cukup, tidak harus sertifikat hak milik. Alamat diKTP harus sesuai dengan alamat RTLH.
Sedangkan bantuan sosial dari pusat seperti PKH (Program Keluarga Harapan) saat ini sedang ada pembaharuan data. Hal itu terkait dengan klasifikasi penerima bantuan berdasarkan tingkat kemiskinan yang disebut Desil. Desil 1, merupakan tingkat kemiskinan ekstrem yang menjadi prioritas mendapatkan bantuan. Ada 10 skala tingkatan desi, pemerintah pusat hanya menyalurkan bantuan kepada Desil 1 sampai Desil 5.
Masalah stanting, sambungnya, dia bersama koleganya berhasil meyakinkan pemerintah agar bantuan pangan bergizi diberikan sebanyak 20 kali dalam setahun. Sebelumnya pemerintah hendak memberikan sebanyak 8 kali dalam setahun.
Selain itu, dia juga menyinggung soal pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan berupa usulan dari masyarakat yang dituangkan dalam program pembangunan daerah. Menurut jHasjim, ada perubahan dalam skema Pokir. Saat ini Pokir anggota dewan obyeknya harus berada di daerah pemilihannya (Dapil).
Selain memaparkan kinerjanya, Hasjim juga menegaskan bahwa pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Pasuruan tidak ditarik biaya alias gratis. Dia juga meminta kepada undangan yang hadir jika ada keluarganya yang meninggal dunia harus segera mengurusi akte kematian.
"Walikota Pasuruan saat ini gencar menyelesaikan data kematian. Sebab, hal itu ada kaitannya dengan pembayaran BPJS Kesehatan dan penerima bantuan sosial,"jelasnya.
Jaring aspirasi masyarakat tersebut membuka ruang bagi undangan yang hadir untuk mengusulkan aspirasinya di lingkungannya masing-masing. Dari beberapa usulan semuanya berkaitan dengan masalah saluran air yang menyebabkan banjir dan genangan air. Usulan-usulan tersebut semuanya ditampung dan diperhatikan oleh Hasjim untuk diteruskan kepada pemerintah.
"Saya mohon, hadirin menjadi penyambung lidah rakyat apa yang sebenarnya terjadi seperti yang saya sampaikan pada reses hari ini. Yang saya sampaikan hari ini dalam rangka edukasi. Dan perlu dipahami, beban pemerintah sekarang sangat berat. Namun, kita harus tetap semangat bersatu padu bersama-sama membangun Kota Pasuruan yang kita cintai ini," pungkasnya.
Komentar
Posting Komentar