Sidak Komisi-3 saat pekerjaan pembangunan Kios Pasar Kebonagung 2023 lalu. Ismu Hardiyanto (dalam kotak). (Foto: Bowo)
Pasuruan-PaslineNews
Pembangunan pemerintah tahun anggaran 2023, faktanya, dampaknya masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, malah ada yang menimbulkan masalah baru sehingga diperlukan solusi dan pembenahan.
Hal itu disampaikan Ismu Hardiyanto Anggota Komisi-3 DPRD Kota Pasuruan dari Fraksi PKS yang dituangkan dalam sebuah Surat Usulan sebagai bahan rekomendasi DPRD atas LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Pasuruan tahun Anggaran 2023. Usulan itu dilayangkan melalui surat resmi yang ber kop Partai Keadilan Sejahtera kepada Ketua Komisi -3 Sutirta pada tanggal 21 Maret 2024.
Menurut Ismu, Usulan tersebut dilandasi fakta temuan di lapangan imbas dari pada kegiatan anggaran pemerintah baik fisik maupun non fisik. Diantaranya, proyek pembangunan gedung sebagai Belanja Modal, yang merupakan out put kegiatan. Faktanya, setelah gedung berdiri ternyata tidak memberikan dampak yang berarti, bahkan cenderung mangkrak, seperti, kios di Pasar Kebonagung, Stand Bangilan, dan PPI. Terhadap hal tersebut, Ismu mengusulkan agar dilakukan langkah pembenahan. Misal, mengubah arah hadap kios Kebonagung.
Masalah makam juga mendapat perhatian Ismu. Dia mengusulkan agar pemerintah seyogyanya terlibat pada pemeliharaan makam yang dikelola masyarakat, disamping melakukan kajian untuk pengadaan makam baru. Sebab, pengelolaan makam di Kota Pasuruan tidak hanya dikelola pemerintah tapi juga ada yang dikelola masyarakat sekitar.
Berkaitan dengan Payung Madinah. Wacana penambahan payung baru, menurut Ismu, penambahan sudah tidak diperlukan. Karena masih banyak pos anggaran lain yang perlu mendapat prioritas. Hal itu disampaikan Ismu karena belum ada kejelasan dari klaim pemerintah pada awal perencanaannya, pembangunan Payung Madinah diharapkan dapat memberi kenaikan PAD, serta telah disampaikan akan dapat dihitung PADnya. Namun, sampai dengan sekarang tidak ada kajian dan perhitungan yang dimaksud tersebut.
Terakhir, Ismu mengusulkan agar komunikasi antara pemerintah dan DPRD ditingkatkan. Menurutnya, kedepan, diperlukan forum komunikasi yang lebih intens, baik forum formal maupun non formal. Mengingat, unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah terdiri dari pemerintah kota dan DPRD Kota Pasuruan. Antar keduanya diperlukan saling sinergi dan komunikasi timbal balik. Tidak hanya bertemu saat Sidang Paripurna saja. Selama tahun 2023 saja, menurut Ismu, frekuensi komunikasi sangat sedikit bahkan cenderung tidak ada.
Wartawan : Prabowo
Komentar
Posting Komentar