Sidak Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan di proyek pembangunan Wisata Mebel Bukir.
Pasuruan-PaslineNews.
Pembangunan Wisata Mebel Bukir oleh CV. Danadyaksa Bangkit Perkasa berubah dari perencanaan awal (grand design). Fakta tersebut terkuak saat sidak Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan ke lokasi proyek milik Disparpora Kota Pasuruan, di sisi selatan Pasar Mebel Bukir, Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Rabu (30/08/23).
Menurut Pejabat Pembuat Komitmen Disparpora Akung Nofidianto, perubahan itu disebabkan karena dalam RAP (Rencana Anggaran Pelaksanaan) tembok penahan tanah hanya ada di bangunan pembatas yang berfungsi sebagai tracking joging yang mengelilingi area Wisata Mebel Bukir (WMB). Sedangkan pada sejumlah bangunan fisik yang berada di dalam area WMB seperti, gasibo , zona cinderamata, kios cinderamata dan bangunan fisik lainnya tidak ada tembok penahan tanah (TPT).
"Karena landasannya adalah tanah sawah sehingga tanahnya berpotensi bergerak, maka di titik-titik bangunan fisik di beberapa titik kami bangun TPT. Kalau menurut gambar di perencanaan awal, TPT memang hanya ada di bangunan pembatas. Dan mestinya semua area di uruk, yang jelas akan memakan biaya besar, " ujar Akung.
Lanjut Akung, perubahan itu hanya pengurukan dan TPT dari pembatas digeser ke bangunan-bangunan fisik yang ada di dalam area WMB. Tapi bangunan fisiknya tetap tidak berubah.
"Perlu diketahui, TPT fungsinya agar tanah tidak bergerak. Perubahan yang kami lakukan secara teknis bisa kami pertanggung jawabkan, meskipun tanpa pancang stores, dinding penahan itu sudah kuat. PPK dan tim Teknis sepakat merubah posisi dinding penahan tanah dari tepi ke tengah. Dasar merubah dari Jastek ( jastifikasi teknis)," jelas Akung kepada komisi 3.
Lebih lanjut Akung mengatakan, dengan merubah TPT otomatis menunda pembangunan track joging yang berfungsi sebagai pembatas area WMB. "Karena tahun depan kami tidak mendapat DAK, untuk sementara area WMB kita bangun pagar biasa, karena sisa lahan seluas 40% dari total luas area WMB, didalamnya akan kami buat sawah edukasi kerjasama dengan pertanian. Kesimpulannya, meski ada perubahan fisik akan tetapi tidak merubah biaya," terang Akung.
Usai mendengar paparan Akung, Ketua komisi 3 Sutirta mengatakan, sidak (inspeksi mendadak) pembangunan proyek milik pemerintah oleh komisi 3, dalam rangka melakukan fungsi pengawasannya. Harapannya ada ikatan batin antara DPR dengan PPK , pelaksana serta konsultan pengawas agar membangun sesuai dengan ketentuan.
Menanggapi adanya perubahan pada proyek senilai Rp3,6 milyar itu, Sutirta mengatakan, jika hal itu dibolehkan silahkan saja asal tidak mengurangi volume pekerjaan, merubah material yang sudah tertera di RAP dan tidak mengganggu progres pekerjaan sesuai skedul yang dibuat.
Anggota komisi 3 Junaedi menambahkan, bahwa kedatangan komisi 3 murni dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan setiap pekerjaan harus sesuai perencanaan bestek dan gambar.
"Komisi 3 kesini tidak minta uang, tapi menjalankan fungsi pengawasan. Sebaliknya, Jika pekerjaan sampeyan (pelaksana) tidak sesuai perencanaan bestek dan gambar, kami punya hak untuk mengingatkan dan bahkan menghentikan pekerjaan agar semua kembali kepada aturan yang benar," tegas Junaedi politisi PKB.
Dia menambahkan, kenapa selama ini banyak yang kena BPK, penyebabnya, konsultan pengawas yang tidak betul-betul mengawasi pekerjaannya. Keberadaan konsultan pengawas fungsinya membantu pemerintah untuk mengawasi pekerjaan proyek milik pemerintah.
"Jika pengawas CV. Pion Engineering tutup mata dan tutup telinga, bisa dipastikan terjadi kongkalikong dengan pelaksana. Selama ini jika ada kekurangan volume, pelaksana harus mengembalikan tapi konsul pengawas tidak. Meski begitu pengawas tidak boleh asal dalam menjalankan pengawasannya. Ingat, baik pelaksana , pengawas dan PPK, memliki tanggung jawab secara hukum atas pekerjaannya, " tegas Junaedi.
Reporter : Prabowo.
Komentar
Posting Komentar