Atas: Audiensi Bempar dengan komisi 2 dan Disperindag Kab. Pasuruan. Bawah: Ismail, Ketua DPRD Kota Pasuruan menerima aspirasi Gerampas
Pasuruan-PaslineNews.
Berbagai masalah nasional seperti naiknya harga barang pokok, dan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) serta kebijakan pemerintah menaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dari 10% menjadi 11% mendapat reaksi dari sejumlah komponen mahasiswa di Pasuruan.
Badan Eksekutif Mahasiswa Pasuruan Raya (Bempar) mereaksi kondisi tersebut dengan melakukan audiensi dengan Komisi 2, DPRD Kabupaten Pasuruan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, di kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, diJalan Raya Raci, Rabu (20/04/22).
Sejumlah perwakilan Bempar yang dikomandani koordinatornya Bahrul menyampaikan keprihatinannya atas meroketnya harga barang kebutuhan pokok. Menurutnya hal tersebut sangat memberatkan rakyat. Ditambah lagi kebijakan pemerintah menaikan PPN dirasa semakin mencekik ekonomi rakyat kecil.
"Dimasa harga kebutuhan pokok naik, mestinya pemerintah menunda dulu kebijakan menaikan PPN. Kami sadar pemerintah butuh tambahan dana untuk memulihkan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19, tapi tidak lantas menambah beban rakyat. Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah mahalnya harga kebutuhan pokok," ucapnya.
Tidak hanya prihatin, Bahrul dengan kawan-kawan mengusulkan solusi terkait kenaikan haraga BBM. Dia mengusulkan subsidi silang antara subsidi BBM jenis premium, pertalite dan pertamax, sehingga tidak terjadi disparitas terlalu jauh antara harga pertalite dengan pertamax.
"Kami tahu, pertalite pengganti premiun di Jawa, Madura dan Bali (Jamali ) untuk masyarakat ekonomi rendah di subsidi sebesar 26,79%. Sedangkan premium disubsidi sebesar 34,47%. Meski keberadaannya di Jamali tidak ada pasokan alias kosong, tapi angka itu masih ada. Angka itu sebagian bisa disubsidi silang ke pertamax. Hal itu agar tidak terjadi permintaan pertalite melambung tinggi dan konsumsi pertalite dan pertamax kembali seimbang," urai Bahrul.
Bempar juga memaparkan temuannya kesulitan nelayan Pasuruan mendapatkan solar. Hal itu disampaikan oleh M. Afikul Hiqam. Menurutnya, bukan solarnya yang langkah, tapi proses mendapatkan solar yang menjadi masalah. "Nelayan harus membawa surat dari desa ketika harus membeli solar di SPBU. Dan surat itu berlaku hanya sehari. Inilah yang memberatkan nelayan," ujarnya.
Mendengar aspirasi Bempar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andre, berjanji akan meneruskan aspirasi Bempar ke DPR-RI. Andre juga mengapresiasi reaksi kritis mahasiswa melihat kondisi nasional yang dinilai memberatkan rakyat, dan memilih jalan dialogis untuk menyampaikan aspirasinya.
Reaksi kritis Komponen Mahasiswa juga berlangsung di Kota Pasuruan. Gabungan mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Mahasiswa Pasuruan (Gerampas) lebih memilih aksi turun jalan untuk menyampakan aspirasinya. Mereka berorasi menyampaikan tuntutannya di depan kantor DPRD Kota Pasuruan, di Jalan Balaikota, Rabu (20/04/22).
Tuntutannya lebih beragam. Ada empat hal yang dituntut Gerampas. Yakni, menuntut resufle kabinet Jokowi-Amin Ma'ruf, supaya meningkatkan stabilitas pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik; Mendesak eksekutif dan legeslatif mengurungkan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden; Menuntut pengkajian ulang dan rasionalisasi rencana pemindahan IKN; Mendesak pemerintah untuk segera menangani kenaikan harga barang kebutuhan pokok, BBM, dan kebijakan menaikan PPN; Mendesak pemerintah untuk segera menangani ancaman krisis iklim.
Sejumlah tuntutan gabungan komponen PMII dan BEM Pasuruan tersebut diterima dan didukung Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki Hasan. Ismail dan beberapa anggota legeslatif yang menemui mahasiswa di panggung jalanan berjanji meneruskan aspirasi Gerampas ke DPR-RI.
Aksi damai mahasiswa berlangsung sekitar dua jam lebih dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian. Dan berakhir sekitar pukul 15.30 WIB.
Wartawan: Prabowo.
Komentar
Posting Komentar