PaslineNews.
Setelah terkatung-katung sekian lama, Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen segera merealisasikan pembangunan proyek JLU (Jalur Lingkar Utara). Untuk memastikan itu Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan turun ke lapangan meninjau beberapa titik lokasi yang bakal di bangun JLU, Senin (29/03). Didampingi Dinas PUPR Kota Pasuruan, wakil rakyat tersebut meninjau dua titik di lokasi sesi 4. Sesi 4 merupakan lokasi paling timur JLU yang membentang dari arah utara ke selatan sejauh sekitar dua kilo meter, keseluruhannya berada di Kelurahan Blandongan. Dan meninjau sesi 3 di Kelurahan Panggungrejo. Sesi 3 dimulai dari Kelurahan Panggungrejo hingga Kelurahan Blandongan. Secara keseluruhan proyek JLU dibagi menjadi 4 sesi.
Kegiatan turun lapangam tersebut, komisi 3 banyak mendapat penjelasan dari Kabid Bina Marga Akung Nova Janto. Diantaranya rencana pembangunan fly over atau jalan layang yang melintas di atas Jalan Ir.H.Juanda, tepatnya di sisi timur pertigaan Blandongan. Jalan layang tersebut akses menuju pintu keluar di bundaran yang akan di bangun di sisi timur Terminal Blandongan.
Akung juga menyampaikan masalah ijin menggunakan lahan hutan mangrove di sesi 2 di Kelurahan Tambaan dan Kelurahan Ngemplak Rejo, Kecamatan Panggungrejo, yang masih belum keluar. "Kami masih terkendala perijinan terkait penggunaan lahan mangrove. Tapi dari KKP (Kementrian Kelautan Dan Perikanan) sudah memberi lampu hijau asalkan tidak menguruk dan menebang mangrove. Pokoknya tidak reklamasi. Untuk itu kami pakai kontruksi jalan layang. Dan saya optimis masalah perijinan ini bisa segera selesai," terang Akung.
Sejauh ini tidak ada perubahan Trase, tambah Akung, sebab, kajian Trase sudah selesai dan itu sudah masuk dalam RPJMN (Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional). "Saat ini kami masih menunggu kajian teknis pelaksanaannya," jelas Akung kepada komisi 3.
Lebih lanjut Akung mengatakan, kalau semua masalah tersebut beres, tinggal menunggu tandatangan dukumen Penlok (Penetapan Lokasi) dari gubernur, baru pengadaan lahan bisa dilanjutkan. "Pengadaan tanah melalui P2T (Panitia Pengadaan Tanah) yang diketuai Kepala BPN/TR Kota Pasuruan. Dinas PUPR hanya membayar," ucapnya.
Ketua komisi 3, Ismu Hardiyanto setelah mendapat penjelasan dari Kabid Bina Marga, meminta Dinas PUPR untuk terus berkomunikasi dengan provinsi agar Penlok segera di teken gubernur. Sebab, umur Perda Dana Cadangan akan berakhir tahun 2021.
"Kami meninjau langsung kelapangan untuk memastikan pembangunan proyek JLU bisa segera terealisasi. Harapan kami, Penlok segera diteken gubernur dan pengadaan lahan bisa di tuntaskan, karena ini amanat Perda. Untuk pembebasan lahan, dianggarkan sebesar RP 60 milyar lebih. Yang sudah terserap Rp 9,6 milyar," ungkap Ismu.
Wartawan : Prabowo.
Arsitek Pasuruan - Jawa Timur by CV. Arsitek Indo Kontraktor, didukung tim ahli arsitektur gambar bangunan yang berpengalaman, banyak klien yang telah mengunakan jasa kami dalam pembuatan desain rumah (interior dan eksterior) dan kontruksi pembangunan rumah, gedung, kost, hotel, perumahan dan lainnya.
BalasHapus