Pasuruan-Pasline News
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dr. Shierly Marlina membenarkan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan virus corona, dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Shierly mengatakan, dirinya sudah menerima surat edaran dari Kementrian Kesehatan terkait pembiayaan pelayanan kesehatan akibat virus corona oleh pemerintah. "Soal pembiayaan di Kota Pasuruan tidak ada masalah. Sebab, Kota Pasuruan telah melaksanakan UHC (Universal Healt Covered) yaitu, pemerintah telah menjamin kesehatan warganya (95%) dengan mengikut sertakan menjadi peserta BPJS Kesehatan, "jelas Shierly.
Disisi lain pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipasi dengan menyiapkan ruangan khusus di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan. "Walau belum ada pasien yang terindikasi virus corona, kami sudah siapkan 23 kamar khusus untuk pasien yang teridentifikasi virus corona, "ucapnya dikantornya, Rabu (04/03).
Dinas Kesehatan, lanjut Shierly, juga melakukan langkah pencegahan dini dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait ciri gejala infeksi virus corona dan cara-cara pencegahannya. Sosialisasi dilakukan masif hingga kesekolah-sekolah, kelurahan dan panggung terbuka di momen car free day yang berlangsung setiap hari Minggu.
"Saya menghimbau kepada masyarakat khususnya warga Kota Pasuruan, agar menjalani hidup sehat dengan mencuci tangan memakai sabun anti septick setiap habis beraktifitas. Shierly juga menghimbau agar memakan makanan yang telah dimasak matang dan hindari bepergian ke daerah yang terpapar virus corona, "jelas Shierly.
Terpisah, Kepala Humas BPJS Pasuruan Azam, membenarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona, Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya. Keputusan Menkes tersebut juga menetapkan pembiayaannya yang ditanggung pemerintah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.
Menurutnya hal itu adalah pengecualian dari Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Pasal 52 Ayat (1) Poin (o) terkait Manfaat Yang Tidak Dijamin oleh BPJS Kesehatan, diantaranya adalah pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah.
"Di Perpres Nomor 82 tahun 2018, kejadian luar biasa memang tidak dijamin oleh BPJS. Namun Keputusan Menkes Nomor 104 tahun 2020 untuk kasus virus corona, pemerintah melakukan pengecualian. Jadi BPJS Kesehatan menjamin pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan akibat virus corona. Untuk itu Peserta jangan ragu mengontak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) apabila memerlukan pelayanan kesehatan, jika ada gejala yang mengarah pada infeksi virus corona, "tutup Azam mengutip rilis dari Humas BPJS Kantor Pusat.(B.)
