Pasuruan-Pasline News.
Perang melawan Covid-19 (Corona), Fraksi Hanura Nasdem Perjuangan (FHNP) di DPRD Kota Pasuruan, berinisiatif mendorong pemerintah melakukan upaya melawan Corona secara menyeluruh. Baik langkah edukatif dan preventif, juga dampaknya.
Sebab, dampak Wabah corona sudah menghantam sendi -sendi kehidupan masyarakat.. Terutama masalah ekonomi dan sosial. Dua hal ini sangat erat kaitannya. Jika ekonomi melemah, daya beli masyarakat turun, sudah pasti akan muncul masalah sosial seperti, kemiskinan dan kriminalitas. Stabilitas keamanan juga pasti terganggu. Hal itu disampaikan Ketua FHNP Abdul Ghofur, A.Md, di dikantor DPRD Kota Pasuruan, Senin (30/03).
"Dengan kebijakan yang diambil pemerintah, banyak saudara kita yang tidak bisa bekerja dan berkurang penghasilannya bahkan sudah tidak bisa berfikir lagi karena tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir, "ujarnya.
Lebih lanjut Abdul Ghofur menuturkan, melihat kondisi tersebut, apalagi akhir bulan April nanti sudah masuk Ramadhan, FHNP mengusulkan untuk memberikan stimulan berupa bantuan sembako kepada masyarakat miskin.
"Pemberian bantuan sembako langsung kepada masyarakat miskin, diberikan menjelang puasa. Agar masyarakat lebih tenang menghadapi bulan Ramadhan, "ucap Abdul Ghofur.
Ghofur mengaku sudah komunikasi dengan Bapelitbangda. menurutnya, pemerintah punya anggaran untuk 4000 paket sembako. Anggarannya ada di Dinas Pertanian dan Disperindag. Kalau hanya 4000 paket sembako, tidak bakal mencukupi,. Minimal sebanyak 21.000 paket, sesuai dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 21 ribu KK (Kepala Keluarga ) dari total masyarakat Kota Pasuruan sebanyak 66 ribu KK atau 212 ribu jiwa.
"Dari sisi anggaran hal tersebut bisa dimungkinkan dengan menggeser anggaran di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan anggaran perjalanan dinas seluruh Pemkot Pasuruan. Berapa besarannya dan teknisnya, biar digodok pemerintah "ujar Ghofur.
Dari komunikasi dengan Bapelitbangda, bantuan hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang sudah masuk DBT (Data Bis Terpadu) sekitar 21ribu KK. Awalnya FHNP mengusulkan sebanyak 60 ribu KK mendapatkan bantuan tersebut. Namun terkendala aturan hukum. Karena Kota Pasuruan tidak berstatus karantina wilayah.
FHNP juga mengusulkan memberi stimulan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta pedagang kaki lima. Namun hal itu masih perlu pembahasan yang lebih dalam.
Usulan tersebut akan disampaikan ke pemerintah dalam bentuk surat resmi yang ditembuskan ke Pimpinan DPRD kota Pasuruan. "Besok (Selasa, 31/03) kami akan layangkan surat resmi ke Pemkot Pasuruan dan tembusannya ke DPRD Kota Pasuruan. Semoga inisiatif atau usulan FHNP bisa segera ditindak lanjuti, "harap Ghofur.(B.)
Komentar
Posting Komentar