Pasuruan-Pasline News
Kurang greget, itulah kesan yang ditangkap oleh beberapa anggota dewan atas penyampaian nota pengantar RAPBD Kota Pasuruan Tahun 2020 oleh Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo saat Rapat Paripurna 1 DPRD Kota Pasuruan. Dalam acara, Penyampaian Nota Keuangan Tentang Raperda APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020, Kamis (14/11/19).
Salah satunya dari Drh. Ismu Hardiyanto dari Fraksi PKS. Dia menuturkan, bahwa ada beberapa catatan minor dari paparan nota keuangan yang disampaikan oleh Teno, sapaan akrab Raharto Teno Prasetyo.
Catatan minor tersebut yaitu, penyampaian pengantar RAPBD 2020 oleh PLT Walikota Pasuruan, sama sekali tidak menyinggung bahwa APBD 2020 adalah tahapan akhir periode kepemimpinan walikota dan wakil walikota hasil Pilkada 2015. Juga tidak menyinggung terkait RPJMD yang akan berakhir tahun 2021. Hal ini berkaitan dengan Capaian atas janji atau program politik yang pernah disampaikan saat pilkada 2015 silam.
PLT Walikota tidak menyinggung isu-isu besar yang ditunggu-tunggu publik misal, berapa anggaran yang dipersiapkan untuk mengatasi kenaikan BPJS bagi masyarakat yang dibiayai APBD kota Pasuruan dan bagaimana pemerintah daerah melakukan antisipasi terhadap kenaikan BPJS.
Juga tidak memberikan gambaran yang komprehensif terhadap penyelesaian pembangunan SDN Gentong yang telah menjadi isu nasional, baik solusi Kegiatan Belajar Mengajar selama tahun 2019 atau anggaran yang disediakan untuk pembangunannya. "Bahkan dalam pidatonya, Wawali sama sekali tak menyebut kasus SDN Gentong, "kritik Ismu.
Ismu menambahkan, PLT Walikota kurang memberikan optimisme dan penekanan agar Pemkot mampu menyelesaikan Pekerjaan Rumah (PR) besar seperti, bagaimana bisa kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), setelah berturut turut meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Atau ajakan untuk menyelesaikan Jalur Lingkar Utara (JLU) yang sepertinya tidak mengalami kemajuan dalam pembebasan lahan di tahun 2020 nanti.
Pemkot jika tidak didorong untuk serius terhadap pembangunan infrastruktur akan melempem dan tidak terlihat pembangunan fisiknya, karena alokasi belanja modalnya lebih rendah dibanding belanja barang dan jasanya yakni 216,5 milyard vs 344 milyar.
"Hati hati akan semakin membesarnya Sisa Lebih penggunaan Anggaran (SILPA) Karena APBD 2019 diprediksi SILPA nya sebesar Rp 219,2 milyar. Jika tidak mampu menyerap anggaran karena berbagai macam sebab maka, SILPA akan semakin membesar. Saat ini posisinya sudah lebih dari 20 persen APBD. Ini harus jadi perhatian serius. PLT harus memimpin secara langsung aksi pengendaliannya, "tegas Ismu.(B.)
