Fraksi Partai Golkar Soroti Kondisi Mebel Hingga Kebijakan Tidak Transparan Dari Dinas PM dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Akibatnya, Fasum dan Fasos yang Diserahkan Ke Pemerintah Kota Pasuruan Baru 9 Dari 60 Perumahan Yang Ada.

Pasuruan-Pasline News
Pembangunan pasar mebel Bukir pasca kebakaran hingga tahun 2019 belum terealisasi. Karena pemerintah kurang siap, dana DAK yang di peroleh untuk pembangunan tersebut gagal terserap, sehingga tahun 2020 pembangunan tersebut terpaksa menggunakan dana APBD Kota Pasuruan. Menyoroti hal tersebut, Fraksi Partai Golkar menanyakan perencanaannya dan kesiapan untuk memastikan pembangunan tersebut bisa terlaksana.

Pertanyaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ll DPRD Kota Pasuruan dalam Acara, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda APBD KOTA Pasuruan Tahun Anggaran 2020, Sabtu (23/11/19). Perhatian FPG terhadap dunia mebel tidak hanya pada pembangunan pasar mebel, tapi juga menyoroti  lesunya pasar mebel yang disebabkan kualitas mebel Kota Pasuruan yang tidak ada standart mutu, pemasaran mebel masih menggunakan pola lama, dan sumber daya manusia yang belum kompeten. "Mana peran pemerintah untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berkompeten di industri mebel ?, "singgung Sutirta anggota FPG.

Terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, ada visi dan misi yang kurang transparan di bidang perijinan perumahan. Terdapat perjanjian dimana pengembang akan menyerahkan fasilitas umum bila sudah selesai 100 % termasuk pengejawantahan makam. Melihat perjanjian tersebut, FPG meminta perlu ditinjau kembali, karenanya tanah makam sudah seharusnya menjadi hak warga perumahan. Jadi tidak perlu menunggu selesai 100%.

Akibat kebijakan yang tidak transparan tersebut, Fasum dan Fasos yang diserahkan ke pemerintah Kota Pasuruan sampai saat ini baru 9 dari 60 perumahan yang ada.(B.)