Featured Post

Orang Tua Murid SD Kandang Sapi Mengeluhkan Jatah Makan Siang MBG Lauk tidak layak konsumsi, Di SMAN 3 Kota Pasuruan Jatah Makan MBG Sangat Layak Konsumsi, Bukti Tidak Ada Standar Menu MBG

Gambar
Gambar atas, menu makan siang di SD Kandang Sapi hari Rabu (11/2). Gambar bawah, menu makanan di SMAN 3 Kota Pasuruan hari Jumat (13/2). Pasuruan-PaslineNews Sejumlah wali murid TK ABA 2  dan SD Kandang Sapi, serta  SD Bangilan, mengeluhkan makanan bergizi gratis (MBG) yang disajikan pada hari Rabu(11/2/26)  dalam kondisi lauk tidak layak konsumsi dan menu yang tidak jelas.   Menurut salah satu orang tua murid yang enggan ditulis namanya,  setelah melihat jatah  makan siang milik anaknya, lauk berupa ayam suwir dalam kondisi basi.  Bahkan, guru kelas tempat anaknya sekolah melarang muridnya memakan lauk tersebut.  Hal yang sama juga terjadi di SD Bangilan.  Salah satu orang tua murid yang enggan menyebut namanya, menyesalkan menu yang diterima anaknya. Dia menilai, jatah makan siang MBG  hari Rabu (11/2) dinilai sangat sederhana, terdiri dari nasi, sepotong tempe goreng, irisan  sayur kobis dan wortel ditambah daging ayam suwir...

Zero Toleransi Banggar Untuk. Pemerintah Gagal Serap Anggaran DAK







Pasuruan-Pasline

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pasuruan tidak mau mentolerir sedikitpun gagalnya serapan anggaran  DAK (Dana Alokasi Khusus) oleh pemerintah Kota Pasuruan. Ini bentuk tekanan Legeslatif untuk pemerintah agar berkomitmen memastikan  tidak ada kegagalan serapan anggaran.

Sinyal ini ditujukan pada  Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo. Teno harus dapat memastikan memberikan ruang yang cukup bagi OPD sesuaii dengan caranya dengan nyaman dan aman sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang paling penting, kepala OPD harus menghilangkan rasa takut yang berlebihan dalam menyerap anggaran. Hal ini diungkap Drh. Ismu Hardiyanto anggota Banggar menjelang  keberangkatannya kunker ke Kabupaten Karangasem Propinsi Bali, Rabu (17/07/19) sore.

Menurut Ismu, Sikap Banggar ini merujuk pada pelaksanaan anggaran tahun 2018 yang menilai pemerintah Kota Pasuruan gagal menyerap anggaran hingga terjadi penumpukan Silpa sebesar Rp 216 milyar. Begitu juga kegagalan menyerap anggaran yang bersumber dari DAK berakibat pada gagalnya pembangunan fisik dan dananya pun akan kembali kepusat.

"Dalam hearing dengan Tim Anggaran Pemerintah yang membahas draft Kebijakan Umum Anggaran Platform prioritas Anggaran (KUA PPAS) tahun anggaran 2020, Banggar tidak mentolerir sedikit pun gagalnya serapan anggaran atau disebut zero toleransi," kata Ismu Hardiyanto.

Lebih lanjut Ismu mengatakan, pemerintah perlu sebuah aplikasi yang bisa memantau pelaksanaan serapan DAK (Dana Alokasi Kusus) sejak perencanaan, realisasi hingga evaluasi, melalui layar dasbord (monitor). Artinya, Semua kegiatan OPD terkoneksi dalam sebuah jaringan yang bisa dipantau melalui dasbord.

Postingan populer dari blog ini

SPPG Yayasan Cinta Nusantara Persada Diresmikan Walikota Pasuruan H. Adi Wibowo

Pemerintah Kota Pasuruan Cairkan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik.

Nama-nama Calon Ketua DPC PDIP Kota Pasuruan Murni Usulan Dari Bawah, dr.Mufti Anam Tidak Mau Diusulkan