Pasuruan-Pasline
Pemerintah berpacu dengan waktu untuk mencari landasan hukum yang digunakan untuk penganggaran pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, hingga tanggal 20 Juli 2019 waktu yang diberikan oleh BPK. Jika lewat tanggal tersebut belum menyelesaikan kewajibannya, pemerintah akan berpotensi digugat oleh pihak ketiga (rekanan). Peringatan ini disampaikan oleh politisi PKS, Ismu Hardiyanto usai sidang paripurna, Selasa (02/07/19).
Ismu mengaku, hingga saat ini dirinya belum mendapat informasi terkait legal opinion (LO) yang di jadikan dasar hukum penganggaran pembayaran kewajiban pada pihak ketiga total sebesar Rp 8,4 milyar. Tapi Dia yakin pemerintah mampu menyelesaikan masalah ini. "Saya optimis pemerintah mendapatkan LO yang tepat sebagai landasan hukum penganggaran pembayaran kewajibannya. Tapi jika sampai batas waktu pemerintah belum mendapatkan LO, pembayaran harus dilakukan dengan membuat pernyataan hutang dan membayar, "jelasnya.
Beberapa waktu lalu, pemerintah telah melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan untuk mendapatkan legal opinion (LO). Bahkan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri pun sudah dilakukan. Namun kabar mendapatkan LO masih remang-remang.
Persoalan ini muncul setelah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK yang dirilis tanggal 20 Mei lalu, meminta BPKAD agar empat gedung yakni, gedung kesenian Darmo Yudho, kantor Kecamatan Panggungrejo, kantor Kecamatan Bugil Kidul dan gedung farmasi yang digarap pada tahun anggaran 2017 lalu, untuk dimasukan menjadi aset tetap daerah. Dan memerintahkan Dinas PUPR dan BPKAD untuk menyelesaikan kewajiban kepada rekanan.
Aksi pemerintah untuk menyelesaian catatan BPK ini ditanyakan semua Fraksi dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018, di sidang Paripurna ll, Rabu (02/07/19).
Perlu diketahui, pemerintah hanya membayar pekerjaan sampai tanggal 30 Desember 2017, batas akhir kontrak. Dan menangguhkan sisa pembayaran yang masuk tahun anggaran baru (tahun 2018). Pemerintah mengambil langkah hati-hati tersebut karena rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai kontrak, sedangkan proyek tersebut bukan bersifat multi years.
Pada akhirnya rekanan diberi ijin untuk menyelesaikan pekerjaan oleh PPK dengan pertimbangan tertentu dan rekomendasi dari Tim P4D dengan menggunakan landasan hukum Perpres Nomor 04 tahun 2015. Walau demikian, pemerintah khawatir ada masalah di kemudian hari jika harus menyelesaikan seluruh pembayaran.
