Pasuruan-Pasline
Fraksi - Fraksi di DPRD Kota Pasuruan kompak menyoroti Silpa (sisa lebih pembiyaan anggaran) sebesar Rp 216 milyar atau 20 % dari APBD tahun 2018, dalam pandangan umum fraksi di Rapat Paripurna ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam acara, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018, Rabu (02/07/19).
Silpa sebesar itu, baru pertama terjadi dalam sejarah Pemerintah Kota Pasuruan. Hal ini menunjukan daya serap pemerintah terhadap anggaran sangat kecil. Artinya kinerja pemerintah sangat kurang maksimal. Silpa yang besarnya 20 %.dari APBD tersebut juga beresiko akan mendapat penilaian negatif dari pemerintah pusat maupun propinsi.
Menyikapi silpa yang super jumbo ini, Kritikan pedas dilontarkan oleh Fraksi Gerakan Persatuan Hati Nurani (FGPHN), Fraksi ini menilai pemerintah gagal dalam mengelola keuangan daerah untuk sebesar-besarnya digunakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Koordinasi ditingkat OPD Juga tidak berjalan dengan baik. Ada kesan OPD berjalan sendiri-sendiri dan tidak mau repot kerja selain pekerjaan-pekerjaan rutin. "Sehebat-hebatnya seorang kepala daerah, apakah dia doktor atau profesor sekalipun, tidak akan berhasil melaksanakan pekerjaannya kalau tidak didukung penuh oleh perangkat OPD dibawahnya. Sebaliknya, OPD sebagai pelaksana teknis, membutuhkan leadership dan political will yang kuat dari seorang pimpinan (kepala daerah), "ujar politisi partai Hanura, Farid Misbach usai paripurna.
Farid menambahkan, jika tingginya silpa akibat efisiensi anggaran atau regulasi yang tidak memungkinkan menyerap anggaran, Fraksi GPHN bisa memahami. Namun jika besarnya silpa akibat lemahnya perencanaan yang disengaja, apalagi ketidakberanian OPD menyerap dengan alasan yang tidak jelas, inilah biang masalah yang harus segera diselesaikan. "Tipe kepala OPD yang tidak memiliki keberanian tersebut tidak layak menjadi seorang pemimpin. Yang demikian ini ya harus diganti dengan yang lebih kompeten dan punya keberanian, "tegas ketua partai Hanura Kota Pasuruan.
Menurut Farid, ada tiga kegiatan pemerintah yang menunjukan lemahnya perencanaan dan implementasinya akibat menurunnya etos kerja dan political will ASN. Pertama, kegagalan menyerap dana cadangan untuk pembangunan jalur lingkar utara sebesar Rp 20 milyar. Kedua, penempatan anggaran di dana yang tidak terduga yang begitu tinggi sebesar Rp 33 milyar lebih. Ketiga, tingginya silpa dari belanja tidak langsung (gaji pegawai) yang seharusnya bisa dirasionalisasi dalam bentuk kegiatan yang bermanfaat pada perubahan anggaran.
